Implementation of One Stop Integrated Services for Persons with Disabilities at the III High Military Court, Supreme Court of the Republic of Indonesia
Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Militer Tinggi III Mahkamah Agung RI
DOI:
https://doi.org/10.21070/ups.8820Keywords:
Implementation, One Stop Integrated Services, Persons with DisabilitiesAbstract
This research study aims to determine how the Implementation of Integrated One-Stop Service and Accessibility Rights for Persons with Disabilities at the High Military Court III of Surabaya. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of the research obtained indicate that direct socialization is needed because many people with disabilities do not know about the policies and service procedures in PTSP, the quantity of officers in PTSP is sufficient but there are still officers who hold more than one task in different fields, education and training are needed because there are still officers who are less responsive, and the facilities and infrastructure in PTSP are not all integrated in one door.
Downloads
References
U.-U. Nomor 8, “tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,” 8AD.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (SP4N) perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor 460/DJMT/KEP/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 252/DJMT/KEP/OT.01.3/VI/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Militer.
R. Rahmawati and Q. Asmara, “Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Depok,” J. Media Adm., vol. 9, no. 1, pp. 63–84, 2024.
F. H. Mawaddah and A. Haris, “Implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto,” Sakina J. Fam. Stud., vol. 6, no. 2, 2022.
D. Saadah, S. Meidianti, H. Hasanuddin, W. Waliadin, and C. Imelda, “Implementasi Asas Equality Before The Law Terhadap Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Tinggi Palembang,” JIM J. Ilm. Mhs. Pendidik. Sej., vol. 8, no. 4, pp. 6172–6179, 2023.
G. C. Edwards, “Implementing public policy,” (No Title), 1980.
J. W. Creswell, “Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed,” 2012.
D. Sugiyono, “Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D,” 2013.
M. B. Miles, “Qualitative data analysis: An expanded sourcebook,” Thousand Oaks, 1994.
S. Suhartoyo, “Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),” Adm. Law Gov. J., vol. 2, no. 1, pp. 143–154, 2019.
M. F. Rahmadana et al., “Pelayanan Publik,” Yayasan Kita Menulis.2020.
M. Alfisyahrin, “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia,” (No Title), 2017.
M. M. Raharjo, Manajemen Pelayanan Publik. Bumi Aksara, 2022.
R. A. Wiranata and M. E. Kristhy, “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Sebagai Values Of Law Atas Pelayanan Publik Terhadap Penyandang Disabilitas,” J. Komun. Huk., vol. 8, no. 1, pp. 208–218, 2022.
Downloads
Additional Files
Posted
License
Copyright (c) 2025 UMSIDA Preprints Server
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
