The Role of Village Government in Raising Public Awareness of Paying Land and Building Taxes (Case Study in Keper Villagem Krembung District Sidoarjo Regency)
Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo)
DOI:
https://doi.org/10.21070/ups.7653Keywords:
Role of Village Government, Community Awareness, Land and Building TaxAbstract
This study examines the role of the Keper Village Government in increasing community awareness to pay land and building tax using three indicators of the role of Bintoro Tjokroamidjojo (2000), namely motivator, facilitator, and activator. Using a descriptive qualitative method, data was collected through observation, interviews with the Keper Village Secretary and Keper Village taxpayers, and documentation. The findings show that the role of motivator has not been optimal due to the lack of official socialization and the absence of sanctions for non-compliance. As a facilitator, the village government provides tax payment services at the village hall, but operations are limited to working days and hours. As an enabler, efforts such as direct SPPT submission, use of social media, and cooperation with tax agents have not significantly increased taxpayer awareness. The main challenges faced are low public awareness, lack of sanction mechanisms, and administrative constraints.
Downloads
References
L. P. Sakti, “Logika Elite Desa Dalam Praktik Pembangunan Desa Wisata Pujon Kidul,” J. Pariwisata, vol. 8, no. 1, pp. 32–42, 2021, doi: 10.31294/par.v8i1.8943.
R. Rinti and E. D. Setiamandani, “Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyrakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” JISIP J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit., vol. 5, no. 2, pp. 71–75, 2016.
D. Sukmayana, T. Anggraeni, and A. M. Purbasari, “Implementasi Manajemen Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Capaian PBB (Pajak Bumi Dan Bangunan) Melalui Program Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum) Di Desa Cikurutug Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi,” Komitmen J. Ilm. Manaj., vol. 4, no. 2, pp. 106–114, 2023, doi: 10.15575/jim.v4i2.27877.
A. R. Fajar, K. Khalimi, and H. A. Mau, “Kepastian Hukum Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak Atas Surat Keterangan Batal Demi Hukum,” SALAM J. Sos. dan Budaya Syar-i, vol. 9, no. 4, pp. 1139–1150, 2022, doi: 10.15408/sjsbs.v9i4.27275.
Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,” Kementeri. Sekr. Negara, 2009.
C. Suryani, T. Wawointana, D. Siwij, and I. D. Saefa, “Kepatuhan Masyarakat Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Maesa Unima Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa,” J. Ilm. Adm. Pemerintah. Drh., vol. 15, no. 1, pp. 110–121, 2023, doi: 10.33701/jiapd.v15i1.3517.
Y. Kharuniawati, “Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Perolehan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Umbul Sari,” Skripsi, JemberFakultas Ekon. Dan Bisnis Islam. Inst. Agama Islam Negeri Jember, 2020.
Y. A. & Itok Dwi Kurniawan, “Membangun Kesadaran Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Untuk Membentuk Karakter Warga Negara (Studi Kasus Desa Bakungan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten),” J. Glob. Citiz. J. Ilm. Kaji. Pendidik. Kewarganegaraan, vol. 6, no. 2, 2019, doi: 10.33061/glcz.v6i2.2548.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, vol. 1994. 1994.
Dotor and D. Hambali, “Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran m asyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa labuhan kuris,” JAFA J. Accounting, Financ. Audit., vol. 4, no. 1, pp. 67–79, 2022.
M. K. Yanuardi and F. Niswah, “Strategi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan ( Pbb-P2 ) Oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo,” J. Publika, vol. 6, no. 5, pp. 1–8, 2018, doi: https://doi.org/10.26740/publika.v6n5.p%25p.
Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2004.
O. Ningsih, H. Cipta, and H. Ulyah, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Desa Jeriji Kecamatan Toboali),” IJAB Indones. J. Account. Bus., vol. 4, no. 2, pp. 38–51, 2023, doi: 10.33019/ijab.v4i2.48.
Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2009.
Musta’ana, “Upaya Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Pemasukan Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 (Studi di Desa Ngujung Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro),” J. Ilm. Adm. Negara, vol. 2, 2018, doi: doi.org/10.56071/jian.v2i2.77.
N. Andriani and Mashuri, “Peran Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu,” J. Ekon. dan Ilmu Sos., vol. 02, no. 01, pp. 110–124, 2023.
BPPD Kabupaten Sidoarjo, “Sosialisasi PBB-P2 dengan tema ‘Peran Desa/Kelurahan dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024’ di Kecamatan Taman.” [Online]. Available: https://sie.pajakdaerah.sidoarjokab.go.id:402/berita/312/kegiatan-sosialisasi-pbb-p2-di-kecamatan-taman
J. Fahmi, “Pemkab Sidoarjo Bebaskan Denda PBB Hingga September,” Radio Republik Indonesia. Accessed: Feb. 23, 2025. [Online]. Available: https://www.rri.co.id/daerah/754246/pemkab-sidoarjo-bebaskan-denda-pbb-hingga-september
N. Sipahutar, N. Wulandari, and Y. A. Lubis, “Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pagaran Lambung III Kabupaten Tapanuli Utara,” J. Ilm. Adm. Publik dan Pemerintah., vol. 3, no. 1, pp. 27–35, 2024, doi: 10.31289/jiaap.v3i1.3030.
A. Rohman and I. Adiwidjaja, “Pendekatan Pemerintah Mendorong Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan(PBB),” J. Ilm. Polit. Kebijakan, dan Sos., vol. 4, no. 2, 2022, doi: doi.org/10.51747/publicio.v4i2.1177.
Susilawati, R. Hayati, and S. Rijali, “Peran Kepala Desa Sebagai Motivator Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Masukau Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong,” J. Adm. Publik dan Adm. Bisnis, vol. 3, pp. 1091–1102, 2021, [Online]. Available: http://stiatabalong.ac.id/ojs3/index.php/JAPB/article/view/497%0Ahttp://stiatabalong.ac.id/ojs3/index.php/JAPB/article/download/497/404
Firda, H. Agus Eka, and B. Sujendra, “Peran Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya,” Gov. J. Ilmu Pemerintah., vol. 10, no. 1, pp. 1–17, 2021, [Online]. Available: http://jurmafis.untan.ac.id
R. Wahyudi, “Hubungan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dengan Perbaikan Lingkungan,” Undergrad. thesis, Univ. MUHAMMADIYAH JEMBER., 2017.
E. Kurniawati and I. F. Agustina, “Online Bank Payment Point ( PPOB ) Innovation to Ease Payment of Land and Building Tax ( PBB ) Through BUMDes [ Inovasi Payment Point Online Bank ( PPOB ) Sebagai Kemudahan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Melalui BUMDes ],” UMSIDA Prepr. Serv., 2024, doi: 10.21070/ups.5900.
A. K. Mau and E. Dwinanarhati, “Upaya Pemerintah Memobilisasi Partisipasi Pembangunan Melalui Pendekatan Organosasi (Studi di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Baru),” J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit., vol. 8, no. 1, pp. 85–92, 2019.
S. B. Aji, B. P. Jati, and B. Asmarawati, “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan,” Meas. J. Akunt., vol. 18, no. 1, pp. 33–56, 2024.
M. Rusyidi and Nurhikmah, “Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Budaya Bugis Makassar Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan,” Amnesty J. Ris. Perpajak., vol. 1, no. November, pp. 78–93, 2018.
Downloads
Additional Files
Posted
License
Copyright (c) 2025 UMSIDA Preprints Server
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
