AUPB in Public Service Regulations in Indonesia
AUPB Dalam Regulasi Pelayanan Publik Di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.21070/ups.4325Keywords:
public service, service standart, general principle of good governanceAbstract
Pelayanan umum atau publikadalah suatu kegiatan yang dilaksanakan setiap instansi pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam peraturan perundang-undangan, setiap penduduk seharusnya mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah secara baik. Isu hukum dalam penelitian ini adalah Pelayanan Publik yang ada di Indonesia sudah sesuaikah dengan AUPB. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui ketentuan AUPB dalam pelaksanaan pelayanan publik dan mengetahui implementasi AUPB dalam pembuatan standar pelayanan yang ada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normative serta dengan menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (statute approach). Hasil dari penelitian ini ialah Peraturan Daerah sudah melaksanakan AUPB sesuai dengan UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah dan Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standart Pelayanan sebagai landasan atau pedoman pelaksanaan tugas.
Downloads
References
Mega Septya. “efektivitas uu no.24 tahun 2013 tentang pelayanan publik dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (studi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten tangerang)”, 2021
Yemima Octavia. “Penerapan Asas- Asas Umum Pemerntahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang”, 2021
Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M. dkk. Penjelasan Hukum Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
Solechan, “Memahami Peran Ombudman Sebagai Bandan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia”, ISSN 2621-2781 Online, 2018
“Pelayanan Publik Peduli HAM”, 02 Oktober 2023, [Online]. Tersedia: https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--pelayanan-publik-peduli-ham [Diakses: 10 Oktober 2023].
Solechan, “Asasa- asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik”, 2019
Sufriadi, “ Penerapan Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tahun 1991 Sampai dengan Tahun 2000”, 2019
Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Universitas Air Langga, Surabaya
Cekli Setya Pratiwi dkk, “Penjelasan Hukum Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)”, 2016
Dyah Ayu Widowati dkk, 2023. “Konsep AUPB untuk Keamanan data dalam standardisasi dan system Geocoding alamat perkotaan da perdesaan Indonesia”. p-ISSN 2541-4984. e-ISSN 2541-5417
Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang “Pelayanan Publik”, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang “Pelayanan Publik”, 2015
R. Didik Subihandoko. “Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Melalui Unit Pelaksana Teknis (Upt) Dispendukcapil Kecamatan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan”, 2017.
Arum Retno Dewi, (21 Mei 2021), Pentingnya Standar Pelayanan Publik. https:// https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bengkulu/baca-artikel/13921/Pentingnya-Standar-Pelayanan Publik.html#:~:text=Standar%20pelayanan%20adalah%20tolak%20ukur,mudah%2C%20terjangkau%2C%20dan%20teratur.
Bakri (8 Juli 2022), 5 Jenis Pelayanan Publik. https:// https://bakri.uma.ac.id/jenis-pelayanan-publik/
Nursi Utari, Apriyani Fadhilah Miseri Cordias Domini Gulo, 2022. Kualitas Pelayanan Kantor Desa Gunung Kijang Terhadap Masyarakat Kampung Banjar Baru. Vol.1, No.1, pp.242-254
Muhammad Farhan Al Ghalib, “Analisis Pelaksanaan Kebijakan Mpu Aceh Terhadap Lembga Vertikal Lainnya melalui Unsur Administratif Negara dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik”, 2021
Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 Tentang “Pelayanan Publik”, Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 Tentang “Pelayanan Publik”, 2011
Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang “Pelayanan Publik”, Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 “Pelayanan Publik”, 2014
Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 Tentang “Penyelenggaraan Pelayanan Publik”, Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 “Penyelenggaraan Pelayanan Publik”, 2010
Nurul Apriyani, Fitri Pebriani Wahyu, Rahayu Kusuma Dewi, 2022 “Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Mal pelyanan Publik di Kabupaten Pandeglang”. Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial, vol 20 No. 3 2022
Perda Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang “Pelayanan Publik”, Perda Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2011 “Pelayanan Publik”, 2011
UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang"Administrasi Pemerintahan", UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang"Administrasi Pemerintahan", 2014
UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang"Pelayanan Publik", UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang"Pelayanan Publik", 2009
PERMENPAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang “Pedoman Standar Pelayanan”, PERMENPAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang “Pedoman Standar Pelayanan”, 2014
Downloads
Additional Files
Posted
License
Copyright (c) 2024 UMSIDA Preprints Server
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
