Preprint has been published in a journal as an article
DOI of the published article https://doi.org/10.47650/jglp.v5i2.958
Preprint / Version 1

Kalidawir Village Infrastructure Development Planning, District Resolve Sidoarjo Regency


Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

##article.authors##

DOI:

https://doi.org/10.21070/ups.4128

Keywords:

Planning, village development, infrastructure

Abstract

The planning of rural infrastructure development is a process that involves the village government, active participation of the community, and the Village Consultative Body (BPD) to achieve optimal rural development goals. Regulation of the Minister of Home Affairs Number 114 of 2014 serves as the guideline for these efforts, with a focus on improving the welfare of rural communities. This research is centered on Kalidawir Village, Tanggulangin, Sidoarjo Regency. Observations have revealed a mismatch between development plans and their designs, primarily due to the limited involvement of the community in overseeing rural development planning. To gain deeper insights, this study employs a descriptive method with a qualitative approach. The research findings indicate that the preparation of the Medium-Term Village Development Plan (RPJM Desa) has proceeded smoothly, but the lack of community participation has resulted in their ideas and aspirations not being fully reflected in the RPJM Desa document. 

Downloads

References

L. Oktavia, "ANALISIS PENGARUH INFLASI, KURS, DAN SBI TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM SEKTOR INFRASTRUKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA," Journal Economy, 2019.

A. Sutisna, Memilih Gubernur, Bukan Bandit! Demokrasi Elektoral dan Pilgub 2017 di Tanah Jawara, Jawa Tengah: Deepublish, 2017.

R. N. Azizah, "Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)," Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2017.

N. A. a. A. T. Candra, "Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Desa Vokasi di Desa Wisata Batik Girilayu Kecamatan Matesih Karanganyar," Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

E. a. M. P. Hendrawati, "Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa," Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer, vol. 12.2, pp. 100-108, 2020.

S. Bahri, "Akuntabilitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Karamaian Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep," Bachelor's Thesis FISIP UIN Jakarta, 2019.

A. Masihad, "Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017," Jurnal Mahasiswa Ekonomi Islam, 2018.

D. S. S. J. P. Y. Y. S. N. I. S. R. &. M. Y. Simbolon, "Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur," Jurnal Kewarganegaraan, pp. 295-302, 2021.

G. S. J. E. K. I. Rumegang, "Efektivitas Musrengbang Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Ambia Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud," Governance, 2021.

A. A. Stia, "PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA," Meraja Journal, vol. 2, no. 2, 2019.

M. Nurdiaman, "PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA SUKATANI KABUPATEN GARUT," Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik, vol. 11, no. 1, pp. 25-32, 2020.

S. Hardianti, " Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa (program alokasi dana desa di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota)," e Jurnal Katalogis, vol. 5, pp. 120-126, 2017.

C. Sasmito, " Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa," Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, vol. 6, no. 3, 2019.

I. &. B. B. M. Muda, "Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa," Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, pp. 192-200, 2021.

Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Jakarta, 2014.

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Jakarta, 2005.

I. M. &. B. M. B. Rafi’atul Hadawiya, "Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa," Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, vol. 3, no. 2, pp. 192-200, 2021.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Pasal 12 Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Jakarta, 2014.

Posted

2024-02-20