Government Performance in Handling Violence Against Women to Realize Good Governance (Study at Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children Sidoarjo Regency
Kinerja Pemerintah dalam Penanganan Kekerasan Perempuan untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo)
DOI:
https://doi.org/10.21070/ups.1569Keywords:
Handling Violence, Performance, Good GovernanceAbstract
This study aims to describe and analyze the government's performance in handling women's violence in order to realize good governance the factors that influence government performance in handling women's violence. This type of research is qualitative descriptive research, the data obtained from observation, interview documentation and literature study, the technique of determining informants with purposive sampling technique. The results of the study show that UPTD PPA has not been maximized in implementing its performance in realizing good governance, because on each indicator of good governance it has not gone well, on the accountability indicator there is no accountability for using the budget to the public, on the transparency indicator there is no use of technology in providing information, on indicators of community participation, community participation in the annual agenda planning process is still lacking.
Downloads
References
Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Komisi Nasional Perempuan. (2019). Korban bersuara, data berbicara sahkan RUU penghapusan kekerasan seksual sebagai wujud komitmen negara. Jakarta : Catatan Tahunan Kekerasan Perempuan. (On Line) .Https://Www.Komnasperempuan.Go.Id/File/Catatan%20tahunan%20kekerasan%20terhadap%20perempuan%202019.Pdf (Diakses Tanggal 6 Oktober 2019).
Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan. 2019. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik. Jakarta : Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. (On Line) Http://Ditjenpp.Kemenkumham.Go.Id/Hukum-Pidana/647-Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga-Kdrt-Persoalan-Privat-Yang-Jadi-Persoalan-Publik.Htm(Diakses Tanggal 6 Oktober 2019).
Mashun, M. (2006). Pengukuran kinerja sektor publik. Yogyakarta : Penerbit Bpfe- Yogyakarta.
Wati, E.R. (2017). Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo pasca berlakunya Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004. Senaspro. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
Zaini Bidaya Dan Rizal Umami “Implementasi Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PDKRT) Berkaitan Dengan Pranata Lokal Di Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.” (2016)
Handi Yuniar Lestiawan dan Bambang Jatmiko “ Key Success Factor Government Governance Serta Pengaruhnya Terhdap Kinerja Pemerintah (Survey pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)” (2016).
Dedy Afrizal “Analisis Kinerja Birokrasi Publik Pada Dinas Sosial Kota Dumai” , (2018)
Ida Ayu Arina Mahadewi dan Asri Dwija Putri “Pengaruh Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pada Rumah Sakit Di Kota Denpasar, (2019).
Aziz, A. (2019). Persepsi masyarakat Kecamatan Samka terhadap pelaksanaan prinsip – prinsip good governance Pemerintah Kecamatan Samka Kabupaten Tanggamus. Skripsi. Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2007. Metode penelitian Kulitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Cv Alfabeta
Sedarmayanti. (2007). Sumber daya manusia dan produktivitas kerja. Bandung: Mandar Maju.
Tangkilisan, H.N.S. (2007). Manajemen publik. Jakarta : Pt.Grafindo Persada
Lupiyoadi, Rambat. 2013. Manajemen Pemasaran Jasa. Jakarta : Salemba Empat
Moleong, Lexy J. (2015). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakary.
Bagian Humas Dan Protokol. (2017). Pengertian, prinsip dan peneraan good governance di Indonesia. Kabupaten Bulelang. (On Line) Https://Buleleangkab.Go.Id. (Diakses Tanggal 24 Oktober 2019).
Peraturan dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa
Afrizal, D. (2018). Analisis kinerja birokrasi publik pada Dinas Sosial Kota Dumai. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial. 13, (1), 53-62.
Musanif, A. (2018). Penerapan pronsip – prinsip good governance dalam praktik otonomi desa (Studi Kasus Di Desa Wanareha Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo). Skripsi. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Kristianten. 2006. Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta : Rineka Cipta
Downloads
Additional Files
Posted
License
Copyright (c) 2023 UMSIDA Preprints Server
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
