A Portrait of Electric Motor Regulations in Indonesia: A Study of the Distribution and Coverage of Regional Regulations
Potret Regulasi Motor Listrik di Indonesia: Studi Sebaran dan Cakupan Regulasi Daerah
DOI:
https://doi.org/10.21070/ups.8939Keywords:
Electric Motorcycles, Regional Regulation, Electric Vehicles, Legal Certainty, Traffic LawAbstract
Abstract. The advancement of transportation technology has led to the emergence of electric motorcycles as an eco-friendly
alternative that supports Indonesia’s commitment to reducing carbon emissions. This study aims to examine the
development of regulations on electric motorcycles in Indonesia at both the national and regional levels, as well as
evaluate the extent to which these regulations ensure legal certainty, safety, and technical feasibility for users. Using
a normative legal research method and systematic analysis of 1,639 regulations, the findings reveal that only 0.73%
explicitly regulate electric vehicles. Most regulations still focus on conventional vehicles, indicating a regulatory gap
and weak regional commitment to energy transition. Although the central government has issued various incentives
and technical policies, their local implementation remains limited and inconsistent. This study highlights the urgency
of regulatory harmonization and the need to strengthen legal enforcement by transforming local policies into more
imperative legal instruments.
Downloads
References
Bagaskara, “27 Jul Pemerintah Indonesia Berupaya Menekan Emisi Karbondioksida,” Mutu International, 2023. [Online]. Available: https://mutucertification.com/upaya-menekan-emisi-karbondioksida/. [Accessed: Jul. 25, 2025].
H. Lesmana and A. Fithry, “Pengaturan dan perlindungan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya Indonesia,” Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi, vol. 2, 2023. [Online]. Available: https://doi.or/10.24929/snapp.v2i1.3180.
G. Risdiwanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Sepeda Motor Listrik Dalam Perspektif Pasal 68 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Kepolisian Resor Kota Malang),” Sarjana thesis, Universitas Brawijaya, 2018.
“Listrik Terhadap Teori Hukum Pembangunan Ekonomi,” Ensiklopedia of Journal, vol. 6, Universitas Trisakti, 2024.
S. Metrokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar. Liberty Yogyakarta, 1999.
C. F. Rahmadani, “Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Penggunaan Sepeda Listrik,” Jurnal Impresi Indonesia, vol. 2, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, 2023.
Database Peraturan | JDIH BPK. [Online]. Available: https://peraturan.bpk.go.id/. [Accessed: Jul. 25, 2025].
“Daftar 38 Provinsi di Indonesia Tahun 2025 dan Ibu Kotanya,” Bisnis.com, Jan. 17, 2025.
A. A. Pratiwi, “Pengaruh Persepsi Manfaat dan Kepribadian Calon Konsumen Terhadap Niat Membeli Sepeda Motor Listrik: Kasus di Indonesia,” Skripsi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, 2020.
K. P. P. Bawangun, J. V. L. Pontoh, and V. Lumowa, “Kajian Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Tentang Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya,” Skripsi tesis, Universitas Katolik De La Salle Manado, 2023. [Online]. Available: repo.unikadelasalle.ac.id.
H. Subiantoro and A. E. P. Maharani, “Analisis Perpres Nomor 55 Tahun 2019 terkait program kendaraan listrik dalam rangka mewujudkan transportasi ramah lingkungan,” Jurnal, vol. 7, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2024. [Online]. Available: https://doi.org/10.20473/jd.v7i1.44453.
S. D. Putri, Y. Sugiarti, and A. Fithry, “Legalitas penggunaan sepeda listrik ditinjau dari perspektif UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, vol. 10, 2024. [Online]. Available: https://doi.org/10.5281/zenodo.10472191.
H. Lesmana and A. Fithry, “Pengaturan dan perlindungan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya Indonesia,” Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi, vol. 2, 2023. [Online]. Available: https://doi.org/10.5281/zenodo.10472191.
Z. Lathifah, T. Afandaniarto, and S. S. Firli, “Analisis Kebijakan Program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai Indonesia,” Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, vol. 5, Universitas Airlangga, 2024.
S. V. Pramudya, “Tinjauan Hukum Penggunaan Sepeda Listrik di Indonesia,” Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, vol. 2, Universitas Pasundan, 2024.
T. M. Multazam, “OLC: Mengoptimalkan Pencarian Online untuk Dosen dan Mahasiswa,” eprints.umsida.ac.id, 2023.
T. M. Multazam, “Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Salah Satu Lembaga Legislatif Dalam Membuat Sesuatu Peraturan Perundang-Undangan,” Jurnal, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, eprints.umsida.ac.id, 2007.
I. F. Yahya, N. F. Mediawati, and M. T. Multazam, “Motorized Pedicabs in Indonesia’s Legislative Framework,” in Proc. 1st Annual International Conference on Natural and Social Science Education (ICNSSE 2020), Atlantis Press, vol. 547, 2021.
Downloads
Additional Files
Posted
License
Copyright (c) 2025 UMSIDA Preprints Server
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
