Legal Review of Unenacted Company Regulations

Umami, R., & Soleh, M. (2025). Tinjauan hukum terhadap penahanan ijazah oleh perusahaan dalam hubungan kerja (Studi kasus PT Sentosa Seal Surabaya). Jurnal Cakrawala Akademika, 2(1), 886–893. https://doi.org/10.70182/jca.v2i1.511.

Wijaya, F. (2025). Hubungan kerja antara para supir truk atau supir bus dengan perusahaan pemberi kerja. Judge: Jurnal Hukum, 6(3), 1722. https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1722.

Zulfikar, N. A. (2025). Mengurai dampak undang-undang cipta kerja pada sektor hubungan industrial. Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, 2(8), 269–288. https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i8.818.

Machestian, H. B., Abas, M., & Rahmatiar, Y. (2025). Problematika perubahan status peserta magang menjadi pekerja kontrak: Kajian yuridis terhadap kepatuhan perusahaan ditinjau dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 5(6), 4904–4914. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5185

Agustianto, N. (2021). Perubahan hukum ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Reformasi Hukum, 25(2), 147–166. https://doi.org/10.46257/jrh.v25i2.167.

Satria, B. F. (2020). Kewajiban perusahaan untuk mencatatkan perjanjian kerja waktu tertentu pada dinas ketenagakerjaan. Notaire, 3(3), 305–326. https://doi.org/10.20473/ntr.v3i3.22838

Aulia, C., Hartono, H., & Tasrifinnoor, T. (2025). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja terkait pemutusan hubungan kerja sebelum berakhirnya perjanjian kerja. Rio Law Jurnal, 6(1), 634–642. https://doi.org/10.36355/rlj.v6i1.1654

Tejamukti, R. (2025). Efektivitas perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak dalam sistem outsourcing pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. IBLAM Law Review, 5(2). https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.633.

Panjaitan, O., Manalu, D., & Tobing, A. L. (2026). Implementasi peraturan daerah Kabupaten Toba dalam penyelesaian konflik antara Perusahaan Toba Pulp Lestari dengan masyarakat adat Natumingka. Jurnal Penelitian Inovatif, 6(2), 1085–1098. https://doi.org/10.54082/jupin.2361

Utami, Y., Fahmi, L., & Husna, A. (2026). Literature review: Kedudukan dan fungsi Peraturan Perusahaan dalam hubungan industrial. Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 6(1), 15. https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3506.

Candra, D., & Lie, G. (2026). Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap pekerja atas kecelakaan kerja dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Public Goods and Public Sector Policy, 1(3), 15. https://doi.org/10.47134/pgpsp.v1i3.1112.

Sitorus, H. Y. S. E., N, H., & Ayuna, S. (2025). Perlindungan hukum hak pekerja klausul dalam Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Perusahaan tentang alasan mendesak berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja juncto Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, 11(2), 536–548. https://doi.org/10.35326/pencerah.v11i2.7271.

Arifin, A., Hermawati, A., & Radian, M. L. (2025). Penyuluhan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama pada pekerja dan pengusaha di DPC FSP LEM SPSI Jakarta Timur. Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(3), 1072–1081. https://doi.org/10.56799/joongki.v4i3.9698.

Wilis, N. R. (2025). Perlindungan hak dan kewajiban pekerja yang tidak melaksanakan employee branding menurut Undang-Undang Cipta Kerja. Transparansi Hukum, 8(1), 238–251. https://doi.org/10.30737/transparansi.v8i1.6739.

Sitorus, H. Y. S. E., N, H., & Ayuna, S. (2025). Perlindungan hukum hak pekerja klausul dalam Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Perusahaan tentang alasan mendesak berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja juncto Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, 11(2), 536–548. https://doi.org/10.35326/pencerah.v11i2.7271.

Saputra, A. B., Suhartini, E., & Djuniarsono, R. (2024). Analisis yuridis pemutusan hubungan kerja pekerja perusahaan akibat tidak berlakunya Perjanjian Kerja Bersama dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Karimah Tauhid, 3(5), 6032–6045. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i5.13335.

Nursalam, N., Sudarmanto, K., Arifin, Z., Wibisono, D. I., & Sukrisno, W. H. (2024). Implementasi pemberian uang pisah kepada pekerja mangkir yang tidak diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama. Journal Juridisch, 2(2), 95–105. https://doi.org/10.26623/jj.v2i2.9220.

Fauzi, D. E., & Syahrin, M. A. (2025). Eksistensi Perjanjian Kerja Bersama dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Putusan MA Nomor 1503K/Pdt.Sus-PHI/2022). JKIH: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 3(2), 123–135. https://doi.org/10.55583/jkih.v3i2.1217.